Feeds:
Tulisan
Komentar

Arsip untuk ‘Hukum Internasional Publik’ Kategori

Hukum internasional (HI) merupakan norma atau aturan non nasional, yang mengatur hubungan antara subyek hukum internasional[1]. Hukum internasional publik atau yang selanjutnya disebut dengan hukum internasional ialah mata kuliah pada Fakultas Hukum, Universitas Lampung, diajarkan kepada mahasiswa sarjana hukum (S1).

Pembahasan mata kuliah HI ini terdiri dari dua belas pokok bahasan utama : (1) Pendahuluan ; (2) Masyarakat dan Hukum Internasional ; (3) Sejarah Hukum Internasional dan Perkembangannya ; (4) Hakikat Dasar dan Berlakunya HI ; (5) Hubungan antara HI dan Hukum Nasional ; (6) Subyek Hukum Internasional ; (7) Sumber Hukum Internasional ; (8) Wilayah negara ; (9) Pengakuan Internasional ; (10) Yuridikasi negara dalam Hukum Internasional ; (11) Pergantian Negara (Suksesi Negara) ; dan  (12) Pertanggungjawaban negara.

Kedua belas pokok bahasan tersebut di atas akan dijelaskan kepada mahasiswa melalui kuliah umum. Kuliah tersebut dibagi ke dalam dua bagian besar. Bagian pertama dari pembahasan pertama sampai dengan pembahasan kedelapan (wilayah negara). Kemudian bagian kedua dilanjutkan setelah ujian tengah semester dari pembahasan sembilan (pengakuan internasional) sampai dengan selesai.

  1. I.          Pendahuluan

Pada bagian pertama, pendahuluan, terdiri dari tiga pokok bahasan dibagi ke dalam tiga bab : Istilah, pengertian, perbedaan antara HI dengan hukum perdata internasional (Bab 1) ; bentuk perwujudan khusus HI (Bab 2), terakhir masyarakat internasional dan strukturnya (Bab 3).

BAB I : ISTILAH, PENGERTIAN, PERBEDAAN HI DAN HPI

Tiga hal pembahasan secara singkat pada awal perkuliahan, yaitu mengenai : istilah, pengertian hukum internasional, dan terakhir, perbedaan antara hukum intenasional (HI) dan hukum perdata internasional (HPI).

  1. A.      Istilah dan Pengertian

Istilah atau dapat dimaknai dengan asal muasal munculnya gabungan kata hukum dan intenasional. Hal ini perlu diperhatikan karena kata hukum internasional sendiri berasal dari bahasa inggris International law, common law, law of nations, transnational law dan dalam bahasa Perancis dikenal dengan  droit international. Perbedaan terdapat pada kata terjemahan law dan droit, yang memiliki makna identik hukum atau aturan. Dalam kamus bahasa indonesia diterjemahkan menjadi « hukum bangsa-bangsa, hukum antara negara, dan hukum antara negara »

Kata internasional menunjukan bahwasanya kajian hukum tidaklah bersifat lokal (internal) atau nasional, melainkan hukum yang berlaku bagi negara-negara di dunia, baik sudah tergabung maupun belum menjadi anggota PBB..

Oleh karena itu, mempelajari hukum internasional tidak terlepas dari badan organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations, serta piagam kesepakatan internasional United Charter. Hal ini dikarenakan PBB merupakan badan internasional yang mendukung terciptanya ketentuan-ketentuan intenasional dan keberlakuan yang mengikat anggotanya. Pertanyaan selanjutnya adalah sejauh mana daya ikat tersebut dan bagaimanakah efektifitas hukum internasional. Hal ini akan dibahas pada pembahasan lebih lanjut.

Hubungan antara subjek hukum tidak saja bersekala nasional, namun sudah sejak lama meluas manjadi hubungan diluar wilayah kedaulatan suatu negara atau dikenal dengan hubungan internasional. Untuk menciptakan suatu keteraturan dalam berhubungan antara subjek hukum tersebut, terciptalah pengaturan transnasional, hukum antara negara, melewati batas dari satu negara dengan negara lain. Istilah yang digunakan yaitu hukum internasional. Oleh karena itu, HI dapat disimpulkan pula sebagai suatu hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional.

Selain itu, dapat dimaknai pulan bahwa HI merupakan keseluruhan kaedah dan asas yang mengatur hubungan atau pesoalan yang melintasi batas Negara antara (a) Negara dengan Negara (b) Negara dengan subjek hukum lainnya bukan Negara atau subjek hukum bukan Negara satu sama lainnya.

Berdasarkan pendapat dari Hugo de Groot, hukum dan hubungan internasional di dasarkan pada kemauan  bebas atau hukum alam dan persetujuan beberapa atau semua negara. Hal ini ditunjukkan demi kepentingan bersama dari mereka yang menyatakan diri di dalamnya.

Sedangkan Moukhtar Kusumaatmaja berpendapat HI adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antar negara dengan negara, negara dengan subjek hukum internasional lainya yabg bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama mainnya.[2]

  1. B.      Sekilas Perbedaan HI dan HPI

Mengapa antara HI dan HPI harus dibedakan ? Karena sering kali terdapat keliru dalam memahami kedua istilah tersebut. Tidak cukup disitu saja, bahkan terdapat pula kekeliruan dalam mengidentifikasi mana peristiwa HI dan mana yang merupakan peristiwa HPI. Kata internasional dalam kedua istilah tersebut sering kali disalahartikan, menganggap bahwa kedua bidang hukum tersebut berada dalam satu pembahasan dan ruanglingkup yang sama, memiliki sumber hukum dan subjek hukum yang identik. Oleh karena itu, perlu membedakan mana yang tergolong dalam peristiwa HI dan mana yang tergolong dalam HPI. Hal ini merupakan dasar dalam memahami ruang lingkup kajian hukum internasional.

Hukum internasional dapat dibagi ke dalam dua ketegori : hukum internasional publik dan hukum internasional privat, yang mengatur mengenai hubungan antara individu yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda.  Dalam konteks mata kuliah Hukum internasional yang akan dipelajari HI merupakan hukum internasional publik.  HPI akan dibahas pada mata kuliah tersendiri.

Berbeda dalam definisi, HPI merupakan keseluruhan kaedah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas Negara atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan[3]. Sedangkan hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.

Antara HI dan HPI terdapat titik taut, atau persamaan yaitu, keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara , yang biasa disebut dengan « internasional », namun sifat hukum atau persoalan yang diaturnya atau objeknya berbeda.

Perbedaan yang sangat menonjol antara HI dan HPI terletak pada sumber hukumnya. Sumber HI, sesuai Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional, yaitu Perjanjian Internasional (traktat), Kebiasaan-kebiasaan intenasional, asas umum hukum yang diakui bangsa-bangsa beradab, kuputusan hakim (yurisprudensi) dan doktrin (pendapat pada ahli hukum). Sedangkan HPI menggunakan sumber hukum nasional Negara yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan.

 

BAB II : BENTUK PERWUJUDAN KHUSUS HUKUM INTERNASIONAL

Bentuk perwujudan khusus atau dalam kata lain, apa saja yg menjadi kekhususan pembahasan hukum internasional. PBB memberikan ruang khusus terhadap hukum internasional[4]. Semua ketentuan internasional dikeluarkan oleh PBB melalui suatu rapat Majelis Umum yang dihadiri oleh Negara-negara anggota. Dari pertemuan tersebut, lahirah aturan-aturan formal internasional yang dikenal dengan hukum internasional.

Perdamaian dan keamanan, batas wilayah, kegiatan kemanusiaan dan HAM merupakan pokok pembahasan PBB. Dimana pembahasan tersebut diatas digolongkan ke delam nama atau kelompok-kelompok hukum : Hukum humaniter, hukum udara, hukum angkasa, hukum diplomatik, hukum lingkungan internasional, hukum laut internasional, hukum pengelesaian sengketa, hukum pidana internasional, hukum ekonomi internasional. Kelompok hukum tersebut diaajarkan pada bagian hukum internasional dengan tujuan agar, mahasiswa dapat mengerti dan memahami mekanisme PBB dan hukum internasional itu sendiri.

Jika diperhatikan peristiwa setahun terakhir di dunia internasional berbagai peristiwa hukum internasional setahun terakhir dapat memberikan gambaran mengenai bidang-bindang kekhususan dari hukum internasional.

Peristiwa di Libya. Kekuatan rakyat yang hendak menggulingkan kekuasaan Khadafi, presiden Libya yang sudah menjabat selama lebih dari 30 tahun. Melalui resolusi  Dewan Keamanan, PBB mengirimkan tentara keamanan internasional atau yg dikenal dengan casque bleu, yaitu tentara gabungan dari berbagai Negara, yang bersifat netral, tidak memihak.

Demikian pula dengan peristiwa Kairo, Mesir, penggulingan Presiden Husni Mubarak. Apakah peristiwa ini masuk ke dalam ranah hukum internasional ataukah masih menjaid peristiwa nasional ? Bagaimana hukum internasional memandangnya ? Demikian juga dengen peristiwa di Kairo, Mesir ? Apakah merupakan peristiwa hukum internasional atau hanya pertikaian internal ?

Sengketa antara Palestina dan Israel yang tiada hentinya, merupakan persengketaan dua Negara yang selanjutnya melibatkan banyak Negara. Bahkan sudah menyangkut kepentingan politik Negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan. Sehingga objektifitas dari PBB terkadang diragukan, sifat étatique (condong terhadap kepentingan Negara tertentu) telah merusak dan akan menghancurkan PBB.

Lalu bagaimanakah dengan kritik pedas dari media masa seperti wikileaks terhadap Presiden Republik Indonesia. Apakah menjadi ranah HI ? dan terakhir, peristiwa mengenaskan, eksekusi hukuman pancung terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di Arab Saudi. Bagaimanakah posisi hukum internasional ?

Terdapat suatu proses, berlakunya hukum internasional, pertama diawali dari peristiwa nasional yang kemudian menjadi suatu peristiwa internasional dikarenakan faktor-faktor tertentu. Kedua, peristiwa murni HI, yaitu suatu peristiwa hukum yang berawal dari permasalahan antara subjek hukum internasional

BAB III : MASYARAKAT INTERNASIONAL DAN STRUKTURNYA

HI didasarkan atas suatu pemikiran bahwa adanya masyarakat  internasional yang terdiri dari sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka. Sehingga terdapat kesetaraan, koordinasi, antara anggotanya.

Masyarakat Internasional merupakan landasan sosiologis HI. Adanya hubungan antara anggota MI, berupa perniagaan, hubungan antara kebudayaan, ilmu pengetahuan, keagamaan, social dan oleh raga mengakibatkan timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan bersama dan hal ini menjadi suatu kepentingan bersama.

MI itu pada hakikatnya ialah hubungan kehidupan antar manusia, suatu kelompleks kehidupan bersama yg terdiri dari aneka ragam masyarakat yang jalin-menjalin dengan erat.

Adanya Negara belum berarti adanya suatu masyarakat internasional apabila Negara itu masing-masing hidup terpencil satu dari yang lainnya. Hubungan yang tetap dan terus menerus  antara Negara menunjukkan terdapat kepentingan yang tidak dapat dielakkan oleh masing-masing Negara.

Lalu pertanyaan berikut ialah, mengapa Negara begitu mendominasi dalam HI ? Hal ini disebabkan secara politis dan yuridis, Negara memiliki kekuatan mutlak dan tunggal dalam penggunaan kekuasaan.  Ia menjadi pelaku utama dalam masyarakat internasional. Hubungan antara pelaku lainnya memerlukan ijin dari Negara.

Kekuatan mutlak dan tunggal biasa dikenal dengan Kedaulatan Negara. Dalam bahasa inggris kedaulatan di kenal dengan souvereignity atau souveranité berasal dari kata latin superanus yg memilik makna « yang teratas ». Negara diakatakan berdaulat kerana kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki Negara. Negara dikatakan berdaulat, hal ini bermakna Negara mempunyai kekuasaan tertinggi. Namun perlu dipahami lagi kata kekuasan tertinggi jika berhadapan dengan hukum internasional.

Setiap negara memiliki derajat yang sama.  Inilah yang harus tetap diperhatikan dalam pergaulan internasional. Kesamaan derajat bermakna setiap Negara berkedudukan sama dengan tidak memangdang kekuatan ekonomi atau kemampuan teknologi.

Bagaimanakah hubungan antara kedaulatan negara dengan hukum internasional ? sekilas Nampak suatu hal yang berlawanan. Kedaulatan memberikan kewenangan penuh kepada Negara untuk mengatur sepenuhnya urusan dalam negeri sedangkan hukum internasional memberikan batasan kepada Negara dalam rangka menentukan kebijakan-kebijakan ke luar.

Dapat dikatakan bahwasanya kedaulatan negara merupakan filter bagi ketentuan asing yang akan masuk mengatur menjadi suatu ketentuan nasional. Dengan kedaulatan Negara terdapat identitas nasional dan ideologi yang tidak dapat tergantikan dan dibeli dengan apa pun.

Pancasila dapat disebut sebagai Identitas nasional, yang memiliki warna tersendiri, berbeda dengan Negara lain. Pancasila menjadi sebagai penyaring masuknya budaya asing ke Indonesia. Tidak hanya dalam bentuk budaya, namun ideologi yang bertentangan dengan Pancasila tidak akan bisa masuk ke dalam tanah air.

Terdapat dua batasan dalam penggunaan kedaulatan Negara yaitu :

-          Kekuasaan tersebut terbatas pada batas wilayah Negara yang memiliki kekuasan itu

-          Kekuasan itu berakhir di mana kekuasan suatu Negara lain mulai.


[1] Subyek hukum internasional yaitu negara, organisasi internasional, tahta suci (Negara vatikan), palang merah internasional, individu, pemberontak

[2] Hans Kelsen berpendapat bahwa Subyek HI hanya negara, namun melalui perkembangan terjadi perubahan paradigm yang menjadikan perluasan dari subyek HI.   Subjek HI berdasarkan piagam PBB pasal 16 A

[3] Adalah suatu kesatuan aturan hukum yang mengatur permasalahan privat yang mengandung unsur asing. Hukum yang diberlakukan merupakan hukum nasional dair Negara-negara yg bersengketa.

[4] Ruang lain yaitu mengenai perdamaian dan keamanan, perkembangan, hak asasi manusia dan kegiatan kemanusiaan

Read Full Post »

Indonesia terkena bencana kembali, itulah yang terjadi setelah bencana sunami mengerikan pada tahun 2004 di Aceh. Ratusan ribu menjadi korban, Indonesia tatkala itu berduka, duka nasional, duka bagi seluruh warga Negara Indonesia, yang berada di tanah air maupun di luar negeri. Duka yang berkembang menjadi duka internasional, dimana berbagai pihak asing, Negara, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat internasional turut bersimpati atas musibah tersebut. Uluran tangan pun mengalir ke Tanah Air.

Kembali pada akhir bulan oktober ini Indonesia di guncang oleh musibah alam, gempa di Mentawai dan Gunung Merapi meletus di Jawa Tengah. Korban yang diperkirakan sampai pada tanggal 28 Oktober di harian Koran Perancis mencapai lebih dari 300 meninggal dunia dan 412 hilang pada gempa dan sunami mentawai kemudian pada bencana Meletus Merapi paling sedikitnya 29 orang tewas.

Ya memang data yang diambil dari harian Perancis ini untuk menunjukkan betapa Negara yang berada lebih dari ribuan kilometer merasakan pula musibah tersebut. Duka Negara lain merupakan duka bagi suatu Negara. Itulah jika ingin dikategorikan dalam Negara yang peduli terhadap Negara lain. Secara tegas, Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa menyatakan bahwa untuk sementara Indonesia belum memerlukan bantuan dari negara lain.

Bagaimanakah sebenarnya solidaritas internasional diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), apakah secara eksplisit dijelaskan mengenai hal ini ? PBB merupakan organisasi terbesar di dunia, walaupun daya ikat instrumen hukum dan sanksi yang diterapkan masih banyak diragukan oleh berbagai kalangan, namun terlihat bahwa kekuatan hukum internasional akan semakin memberikan daya mengikat bagi negara peseranya. Memang sangat sulit menciptakan suatu peraturan yang mengikat bagi seluruh negara, karena setiap negara berdiri di atas ideologi masing-masing, memilki sejarah dan budaya yang berbeda dalam pembantukannya.

Salah satu tujuannya PBB tertuang di dalam Piagam PBB Pasal 1 Paragraf ke 3 ialah menciptakan kerjasama internasional dengan cara menyelesaikan permasalahan internasional di bidang kemanusiaan.  Dalam Bab IX, secara gamblang dijelaskan bahwa demi terjalinnya kerjasama internasional dalam ekonomi dan social, termasuk di dalamnya dalam keadaan pemulihan paska terjadinya benca alam, maka Negara-negara tetanga diberikan hak untuk memberikan uluran tangannya kepada Negara yang terkena musibah atas izin Negara yang terkena musibah tersebut. Inilah yang terjadi saat di Aceh. Dikarenakan musibahnya cukup besar dan dampaknya yang luas, maka Pemerintah Indonesia membunyikan lonceng bantuan internasional sehingga dalam waktu  sekejap, bantuan internasional berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Dalam hal ini tetap ada pengawasan dan filter dari Pemerintah, siapa saja yang dapat memberikan uluran tangan.

Yang menjadi kehawatiran adalah penyalahgunaan dari pihak yang memberikan uluran tangan. Pada bencana gempa yang menimpa Tahiti tahun lalu, terdapat beberapa pihak yang mengatasnamakan LSM membawa beberapa anak-anak yang terkena korban untuk dibawa bersama mereka, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata mereka tidak membawa surat resmi dan tidak mendapatkan izin dari Pemerintah Tahiti untuk membawa anak-anak tersebut, dan diketahui adanya praktik penjualan anak.

Untuk sementara ini, sesuai apa yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Indonesia belum memerlukan uluran tangan dari luar, walaupun Malaysia sudah membuka tangan jika diperlukan. Selanjutnya kebijakan ada ditangan Pemerintah. Karena Pemerintahlah yang bisa menilai kemampuannya dalam menangani bencara alam. Kedaulatan satiap negara harus dihormati, ini lah batas antara hukum internasional dan hukum nasional.

Lalu bagaimanakah bila Pemerintah tidak dapat menangani bencana, namun tetap tidak mengizinkan bantuan pihak asing masuk ke wilayahnya. Dalam situasi seperti ini, maka Dewan keamanan PBB akan turun tangan dengan melihat beberapa aspek terlebih dahulu yaitu, pertama, dampak dari bencana tersebut terhadap jumlah korban. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan negara dalam menangani jumlah korban. Tentunya dapat dilihat dengan membandingkan jumlah bantuan yang tersedia dan korban, apakah bantuan internal yang ada memenuhi standar kelayakan. Standar  ini dapat dilihat dari tingkat perekonomian suatu negara, tentunya tidak akan sama antara negara berkembang dengan negara maju. Kedua, negara yang terkena musibah harus memberikan justifikasi kepada PBB atas penolakan bantuan tersebut. Ada kalanya bantuan diberikan karena terdapat kepentingan politik suatu negara. Ada kepentingan selain bantuan semata yang dapat mengganggu kedaulautan negaranya. Jika Negara tidak dapat memberikan justifikasi yang layak, maka, secara paksa PBB dapat turun tangan memberikan bantuan. Hal ini dikarenakan kepentingan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan tidak saja dilakukan secara aktif, yaitu dengan secara nyata dilakukan oleh pemerintah, namun dapat pula dilakukan secara pasif, yaitu “membiarkan” rakyatnya dalam keadaan menderita.

Ingérence humanitaire, adalah suatu aksi humanitaire yang pernah diawali pada Perang Biafra (1967-1970), perang antara penduduk sipil di Nigeria. Pada saat itu, dalam keadaan darurat, bantuan kemanusiaan memaksa masuk wilayah dengan tidak mengindahkan kedaulatan Negara. Dalam karyanya « De Jure Belli ac Pacis », Hugo Gratius membahas mengenai kemungkinan campur tangan pihak luar dimana terjadi perlakuan brutal dan keji oleh pihak berkuasa.

Tentu Indonesia tidak akan sampai pada tahapan seperti ini. Menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan internasional dikarenakan kepentingan segolongan pihak untuk memusnahkan pihak main adalah perbuat yang cukup bodoh. Suatu pelanggaran yang kecil yang terjadi dalam negara saat ini bisa menjadi sorotan yang besar di kalangan internasional. Bagaimana usaha Presiden Cili dalam menyelamatkan warganya yang tertimpa reruntuhan di pertambangan setelah lebih dari dua bulan, ini merupakan berita yang menggembirakan dan mendapat citra yang positif di mata internasional. Merupakan suatu kembangga bagi seorang Presiden berkorban bagi warganya.

Penolakan Indonesia pada bencana kali ini pun, selain ingin menunjukkan kemampuan Negara dalam menangani masalah, akan menjadi suatu nilai tersendiri di mata internasional. Sebuah pepatah mengatakan sebaik-baiknya membersihkan kotoran adalah dengan cara membersihkan dengan tangannya sendiri. Kita sebagai warga Negara Indonesia, marilah bersatu, untuk memberikan kepercayaan kepada dunia Internasional, bahwa kita mampu menyelesaikannya secara mandiri. Uluran tangan dari berbagai pihak di dalam negeri akan sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang terkena bencana. Sakitnya saudara kita di belahan pulau NKRI adalah rasa sakit bagi kita semua.

Read Full Post »

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diciptakan untuk menjaga pedamaian dan keamanan internasional, hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Piagam PBB. PBB merupakan sebuah organisasi internasional yang bersifat universal, bertindak secara objektif dan Non « Etatique », yaitu menghilangkan sifat subjektif negara, menghapus pengutamaan kepentingan politik nagara, mengutamakan kepentingan internasional di atas kepentingan nasional. Jika PBB memiliki sifat « Etatique », maka tujuan perdamaian dan keamanan tidak akan tercapai karena akan selalu dibayangi oleh kepentingan negara terhadap negara lain. Sifat inilah yang menyebabkan keruntuhan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang didirikan pada tahun 1919 oleh negara-negara pemenang perang dunia pertama, yang menekan negara-negara yang kalah perang untuk menaati perjanjian Versaille, terutama tekanan ini ditujukan kepada Jerman.
Setelah runtuhnya LBB, lahirlah PBB yang memiliki tujuan terciptanya keamanan dan perdamaian internasional. PBB terdiri dari 6 Badan Utama, yang masing-masing memiliki tugas khusus. Dari keenam Badan Utama tersebut, salah satunya ialah Dewan Keamanan (DK), yang bertanggung menjaga keamanan dan perdamaian internasional. DK terdiri dari 5 anggota tetap (Amerika Serikat, Rusia, Perancis, Cina, dan Inggris) dan 10 anggota non tetap yang berganti setiap 2 tahun sekali, dimana Indonesia merupakan anggota tidak tetap pada saat ini.
Dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan, dijelaskan dalam Pasal 1 Piagam PBB secara umum metode dalam rangka mewujudkannya, yaitu mengambil langkah-langkah bersama berdasarkan hukum internasional. Selanjutnya berdasarkan Bab VI dan VI Piagam PBB, secara garis besar, langkah-langkah tersebut dapat dikategorikan menjadi dua bagian. Bab VI terdiri Pasal 33-38, dijelaskan dalam bab ini mengenai penyelesaian permasalahan dengan perdamaian, yaitu berupa negosiasi dan mediasi antara pihak yang bersengketa. Selanjutnya dalam Bab VII, Pasal 39-51 dijelaskan beberapa langkah yang berakhir pada pengiriman pasukan militer PBB, yang berifat netral, tidak memihak untuk mengamankan situasi dan keadaan di tempat konflik.
Untuk mengarah kepada langkah-langak nyata, maka diperlukan terlebih dahulu pertemuan anggota Dewan Keamanan (DK), untuk mencapai kesepakatan dalam tubuh DK. Kesepakatan dilakukan dalam rapat DK, di mana kesepakatan dilakukan melalui rapat bersama dan pengambilan suara di antara anggota tersebut yang hasilnya akan berupa sebuah resolusi. Keputusan tidak akan menjadi resolusi jika terdapat veto (penolakan) oleh salah satu dari ke lima anggota tetap dan suara anggota tidak tetap minimal 9 suara setuju dari 10 anggota tetap yang memenuhi kesepakatan. Jika terdapat veto, maka dalam hal ini permasalahan yang dibahas selanjutnya akan diserahkan ke Majelis Umum untuk dipelajari kemudian menjadikannya sebuah resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis umum.
Resolusi yang diciptakan oleh Dewan Keamanan memiliki bebrapa jenis, namun secara garis dapat digolongkan menjadi dua, resolusi yang hanya berupa anjuran dan resolusi berupa tindakan nyata, yaitu pengiriman pasukan keamanan internasional. Resolusi diberikan secara bertahap dari tahap teguran sampai kepada tahan pemberian sanksi tegas. Lamanya dari setiap tahan tergantung dari situasi dan kondisi yang terjadi.
Pada saat ini, dalam situasi Penyerangan Israel ke Palestina, yang diawali pada akhir Desember 2008 Dewan Keamanan kembali melakukan pertemuan antara anggotanya, pada tanggal 9 Januari 2009 dan berhasil mengeluarkan Resolusi 1860 yang memerintahkan kepada Israel dan Partai Politik Hamas untuk melakukan gencatan senjata.
Bagaimanakah daya ikat dan kondisi resolusi 1860 tersebut ? Dari lima anggota tetap, 4 anggota setuju dan 1 anggota (Amerika) abstain, sedangkan 10 anggota lainnya setuju. Sehingga terciptalah sebuah resolusi yang menganjurkan Israel dan Hamas segera menghentikan pertikaian.
Resolusi 1860 tahun 2009 ini bersifat anjuran saja, tidak ada penekanan sanksi kepada Israel apabila tidak mengindahkannya sehingga Israel dapat mengabaikannya. Dengan lahirnya Resolusi 1860, maka menarik sekali membandingkannya dan membedakan kinerja DK serta proses terciptanya dibandingkan dengan Resolusi 660 dan 661 tahun 1990, kedua Resolusi tersebut ditujukan kepada Irak yang malakukan agresi militer ke Kuwait.
Konflik Irak diawali pada tanggal 2 Agustus 1990, pada hari itu juga DK langsung mengeluarkan Resolusi 660, menganjurkan Irak untuk menghentikan agresi militer ke Kuwait. Hari ke dua muncul Resolusi 661, begitupun hari ketiga, Resolusi 662 dan selanjutnya sampai kepada Resolusi yang diturunkannya bantuan pertahanan keamanan oleh negara-negara yang membela Kuwait.
Jika dibandingkan dengan Resolusi 1860, yang dikeluarkan 9 januari 2009, dimana konflik Israel terjadi pada akhir Desember 2009, berarti sudah ada masa tenggang waktu sekitar lebih dari 2 minggu. Hal ini cukup lama jika dibandingkan dengan permasalahan Irak, namun perlu diketahui, bahwa konfilk yang terjadi saat ini bukan diawali pada akhir Desember 2008, melainkan sudah berlajan sejak puluhan tahun yang lalu. Meskipun demikian Resolusi tersebut hanya sebatas peringatan kepada Israel dan Hamas, tanpa adanya tindakan nyata dari DK untuk turun langsung ke wilayah konflik dan segera mengirimkan pasukan keamanan internasional.
Terciptanya Resolusi tersebut yang mejadikan dasar kembali adanya sifat « Etatique » di PBB. Amerika Serikat tidak menggunakan suaranya, hal ini menandakan Amerika tidak menentang sama sekali perbuatan Israel dan memberikan signal bahwa Israel tidak perlu khawatir terhadap resolusi yang akan lebih mengarah kepada tindakan tegas, karena hal itu sepertinya tidak akan terjadi selama Israel mendapat dukungan dari Amerika. Israel semakin yakin bahwa ada salah satu anggota Dewan Keamanan anggota tetap, yang tidak menentang tindakannya selama ini.
PBB sebagai organisasi internasional masih memiliki sifat « Etatique », sifat menonjolkan kepentingan politik negara. Ini lah yang tidak bisa dihilangkan sejak LBB tahun 1919, karena PBB sendiri tercipta dari kumpulan negara yang memiliki tujuan yang berbeda, dengan politik itulah tujuan akan tercapai. Politik benar-benar telah mencitakan sebuah norma yang bagi sebagian besar masyarakat internasional dianggap tidak adil.
Dewan Keamanan yang terdiri dari anggota tetap dan tidak tetap merupakan sistem yang lahir setelah Perang Dunia kedua, yang sudah sangat tidak relevan lagi untuk saat ini, terlebih lagi hak veto dari anggota tetap merupakan kewenangan yang sudah tidak lagi ditujukan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan interrnasional. Oleh karena itu, sistem tersebut harus ditinjau kembali, menggantikannya dengan sebuah sistem dimana kekuasaan dan hukum internasional tidak diatur oleh negara tertentu saja.
PBB memiliki Piagam dan menciptakan norma yang dijadikan sebagai norma dasar, norma inilah yang harus memberikan kepastian hukum bagi negara anggotanya tidak hanya sekedar anjuran saja. Sebuah kepastian hukum yang dapat melindungi dan mengayomi setiap anggota PBB sangat diperlukan sehingga merasakan adanya perlindungan internasional yang lebih pasti dan sanksi yang lebih konkret. PBB merupakan organisasi internasional yang masih perlu banyak melakukan perubahan, belajar dari pengalaman dan sejarah.

Read Full Post »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.